PT BPR RAMA GANDA

PT BPR ( Bank Perkreditan Rakyat ) Rama Ganda adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai visi “Terwujudnya BPR yang maju, emningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan usaha, dengan semangat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan kehati-hatian dalam usaha”. Berkedudukan di Jl. Raya Gunung Batu No. 53 Bogor Barat 16118 dan sudah berdiri sejak tanggal 04 juli 1994.
BPR Rama Ganda melayani berbagai macam produk, diantaranya :

1. Tabungan dengan suku bunga menarik dan hadiah tanpa diundi
2. Deposito berjangka dengan bunga maksimal LPS (lembaga penjamin Simpanan)
3. Kredit baik untuk modal kerja, jasa dan konsumtif.

Jika anda butuh dana untuk membiayai :

1. Tambahan modal usaha
2. Renovasi Rumah
3. Biaya pendidikan
4. Pembelian kendaraan

Proses pelayanan di BPR Rama Ganda “CEPAT, MUDAH dan CICILAN RINGAN”

Untuk lebih lanjut bisa menghubungi customer kami di ;

021-87941604 / 87941160
atau melalui Accoun Officer kami :
Andika : 085214543118
Ibrahim : 08170769856 / 085718447788

Untuk mengetahui data kesehatan bank kami, bisa di lihat di : http://www.bi.go.id

Advertisements

Sejarah Singkat BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD), meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, diberikan status sebagai BPR, namun karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usahanya sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR.

Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah dan sebarannya serta secara historis sebelum PAKTO 1988 pengawasan BKD dibawah kewenangan BRI maka pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia.